Serial Politik Pertanian – 002
Politik pertanian pada hakikatnya bukan sekadar kebijakan teknis mengenai pupuk, irigasi, benih, atau harga hasil panen. Politik pertanian adalah arena perebutan kepentingan antara negara, pasar, petani, korporasi pangan, lembaga keuangan, dan konsumen. Dalam konteks klasik ekonomi politik, pertanian selalu menjadi sektor strategis karena menyangkut tiga hal sekaligus: pangan, pekerjaan, dan stabilitas sosial. Karena itu, ketika jumlah petani terus menurun dan usia petani semakin menua, persoalannya bukan hanya soal tenaga kerja sektor pertanian, tetapi menyentuh inti ketahanan nasional.
Fenomena berkurangnya jumlah petani merupakan gejala struktural yang terjadi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Data sensus pertanian dalam beberapa dekade menunjukkan kecenderungan penurunan rumah tangga usaha tani, fragmentasi lahan, dan dominasi petani berusia lanjut. Rata-rata generasi muda cenderung meninggalkan desa menuju sektor jasa, industri, perdagangan digital, atau pekerjaan informal di kota. Hal ini sejalan dengan teori transformasi struktural Arthur Lewis, di mana tenaga kerja berpindah dari sektor tradisional berproduktivitas rendah ke sektor modern yang dianggap lebih menjanjikan. Namun persoalannya, bila perpindahan itu terjadi terlalu cepat tanpa modernisasi pertanian, maka negara menghadapi kekosongan regenerasi produsen pangan.
Secara ekonomi, pertanian sering dianggap tidak menarik karena pendapatan bersifat musiman, rentan cuaca, harga berfluktuasi, serta biaya input terus meningkat. Harga pupuk, benih, pestisida, tenaga kerja, dan ongkos distribusi naik lebih cepat daripada daya tawar petani. Dalam banyak kasus, petani menjadi price taker: mereka menerima harga yang ditentukan rantai pasar, tengkulak, atau importir, bukan penentu harga. Ini sesuai dengan kritik ekonomi agraria Chayanov dan kemudian diperkuat pendekatan dependency theory, bahwa produsen primer sering berada pada posisi lemah dalam struktur perdagangan.
Masalah kedua adalah kepemilikan lahan. Banyak anak muda tidak memiliki akses terhadap tanah produktif. Lahan pertanian diwariskan dalam ukuran semakin kecil akibat pembagian antar generasi. Sebagian lagi beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, tambang, atau infrastruktur. Ketika skala lahan terlalu sempit, usaha tani sulit efisien. Maka generasi muda melihat pertanian bukan sebagai bisnis masa depan, melainkan jebakan pendapatan rendah. Di sinilah politik tata ruang dan reforma agraria menjadi sangat penting.
Masalah ketiga adalah citra sosial. Dalam banyak masyarakat berkembang, pekerjaan petani sering ditempatkan lebih rendah dibanding profesi kantoran. Pendidikan formal juga kadang mengarahkan siswa untuk “keluar dari sawah”, bukan memodernisasi sawah. Akibatnya, mobilitas sosial dipahami sebagai meninggalkan pertanian. Ini paradoks, sebab semua negara maju justru mempertahankan sektor pertaniannya melalui teknologi tinggi, subsidi strategis, dan perlindungan pasar.
Jika tren penurunan petani terus berlangsung, maka dampaknya serius. Pertama, ketergantungan impor pangan meningkat. Negara akan semakin rentan terhadap gangguan geopolitik, perang dagang, krisis logistik, dan perubahan iklim global. Kedua, desa mengalami stagnasi ekonomi karena sektor utamanya melemah. Ketiga, terjadi hilangnya pengetahuan lokal mengenai tanah, air, benih, dan pola musim yang diwariskan lintas generasi. Keempat, ketimpangan sosial meningkat karena keuntungan pangan lebih banyak dinikmati rantai distribusi dan importasi daripada produsen primer.
Untuk menarik generasi muda kembali ke pertanian, pendekatannya tidak bisa romantis dengan slogan “bertani itu mulia” saja. Generasi muda akan datang bila pertanian rasional secara ekonomi. Artinya, pendapatan harus kompetitif. Negara perlu menjamin harga dasar yang adil, memperkuat offtaker, koperasi modern, kontrak pembelian, asuransi gagal panen, serta akses pembiayaan murah. Anak muda masuk ke sektor yang memberi prospek, bukan sekadar narasi moral.
Kedua, pertanian harus naik kelas menjadi sektor teknologi. Smart farming, sensor tanah, drone pemupukan, irigasi presisi, e-commerce hasil tani, blockchain traceability, dan AI prediksi cuaca dapat mengubah citra pertanian dari kerja kasar menjadi industri berbasis inovasi. Jepang, Belanda, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa keterbatasan lahan bisa diatasi dengan produktivitas tinggi berbasis teknologi.
Ketiga, reformasi kelembagaan desa sangat penting. BUMDes, koperasi produksi, dan klaster agroindustri perlu diperkuat agar petani muda tidak berjalan sendiri-sendiri. Masalah klasik petani kecil adalah skala usaha terlalu kecil. Dengan model kolektif, pembelian input lebih murah, akses pasar lebih luas, dan nilai tambah bisa diambil melalui pengolahan pascapanen.
Keempat, pendidikan pertanian harus diubah. Sekolah dan perguruan tinggi pertanian tidak cukup menghasilkan pencari kerja, tetapi pencipta usaha agribisnis. Kurikulum harus memasukkan kewirausahaan, digitalisasi rantai pasok, manajemen keuangan tani, dan ekspor pangan. Anak muda tertarik pada peluang, bukan ceramah.
Kelima, negara perlu menempatkan petani sebagai aktor strategis nasional. Dalam perspektif geopolitik, petani adalah penjaga kedaulatan pangan sama pentingnya dengan prajurit menjaga perbatasan. Negara yang kehilangan petaninya akan tergantung pada negara lain untuk kebutuhan paling dasar: makan.
Kesimpulannya, krisis regenerasi petani bukan sekadar persoalan minat anak muda, tetapi akibat struktur ekonomi-politik yang membuat pertanian kurang layak dan kurang prestisius. Jika ingin generasi muda kembali, maka yang harus diperbaiki bukan hanya mental anak muda, melainkan sistem pertanian itu sendiri: harga adil, lahan tersedia, teknologi modern, pasar terjamin, dan posisi politik petani diperkuat. Masa depan pertanian Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa sering kita memuji petani, tetapi seberapa serius kita membuat bertani menjadi masa depan yang masuk akal.
