Oleh banyak kalangan, pembangunan sering dipahami dari megahnya gedung pencakar langit, panjangnya jalan tol, atau besarnya investasi yang masuk ke suatu negara. Namun sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar tidak dibangun dari pusat kekuasaan semata. Mereka tumbuh dari akar yang kuat. Dalam konteks Indonesia, akar itu adalah desa.
Pemikiran ekonomi Sumitro Djojohadikusumo yang kini kembali banyak dibahas sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang angka-angka makroekonomi. Di balik konsep industrialisasi, penguatan industri nasional, dan kemandirian ekonomi, terdapat gagasan besar mengenai bagaimana negara harus membangun fondasi produktivitas rakyat dari lapisan paling bawah. Negara yang kuat lahir dari masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat lahir dari desa yang berdaya.
Di tengah perubahan geopolitik dunia yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan generasi pendiri bangsa. Persaingan global kini tidak lagi hanya tentang kekuatan militer atau ideologi, melainkan tentang penguasaan teknologi, energi, pangan, logistik, dan rantai pasok dunia. Negara yang mampu menguasai sektor-sektor tersebut akan menjadi pemain utama, sementara negara yang hanya menjadi pasar akan terus berada di pinggir sejarah.
Dalam konteks inilah pembangunan desa memperoleh makna strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar program pemerataan. Desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek utama pembangunan nasional. Desa adalah tempat pangan diproduksi, sumber daya alam dikelola, tenaga kerja dibentuk, budaya dijaga, dan ketahanan sosial dipertahankan. Ketika desa maju, sesungguhnya negara sedang memperkuat fondasi kedaulatannya.
Indonesia memiliki lebih dari 70 ribu desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jika setiap desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, maka Indonesia sesungguhnya sedang membangun ribuan titik kekuatan ekonomi secara bersamaan. Inilah konsep pembangunan yang lebih organik dan berkelanjutan dibandingkan pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
Dari sudut pandang political engineering, pembangunan desa memiliki fungsi yang jauh lebih mendalam. Desa merupakan simpul stabilitas nasional. Ketika masyarakat desa memiliki akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan pasar, maka ketimpangan sosial dapat ditekan. Ketika ketimpangan berkurang, maka potensi konflik sosial juga menurun. Dengan demikian, pembangunan desa bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan negara.
Indonesia sebagai negara maritim juga memiliki hubungan yang sangat erat antara desa dan kekuatan nasional. Sebagian besar garis pantai Indonesia berhadapan langsung dengan desa-desa pesisir. Nelayan, petani garam, pembudidaya rumput laut, petambak ikan, hingga pelaku usaha mikro di kawasan pesisir merupakan penjaga sesungguhnya ruang hidup maritim Indonesia. Mereka bukan sekadar pelaku ekonomi, melainkan penjaga kedaulatan yang setiap hari hadir di garis depan wilayah nusantara.
Ketika pemerintah membangun pelabuhan, kawasan industri, hilirisasi mineral, industri pertahanan, dan ketahanan pangan, sesungguhnya manfaat jangka panjangnya akan kembali ke desa. Jalan yang dibangun menghubungkan hasil panen ke pasar. Pelabuhan yang diperluas membuka akses perdagangan. Industri pengolahan menciptakan lapangan kerja baru. Teknologi pertanian meningkatkan produktivitas lahan. Semua itu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat akar rumput.
Karena itulah dukungan terhadap agenda pembangunan nasional tidak seharusnya dipahami sebagai dukungan kepada individu semata, melainkan dukungan terhadap arah besar bangsa. Setiap pemerintahan memiliki keterbatasan, tetapi sebuah bangsa memerlukan kesinambungan visi. Dalam banyak pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, penguatan pertahanan, dan pemerataan pembangunan. Keseluruhan agenda tersebut pada akhirnya akan berhasil atau gagal di tingkat desa.
Desa adalah tempat di mana kebijakan negara bertemu dengan kenyataan hidup rakyat. Jika pembangunan hanya terlihat di pusat kota, maka pembangunan belum selesai. Namun jika manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh petani di lereng gunung, nelayan di pulau terluar, peternak di padang savana, dan pelaku UMKM di pelosok nusantara, maka pembangunan telah menemukan maknanya yang sesungguhnya.
Laut mengajarkan bahwa gelombang terbesar sekalipun selalu bermula dari riak-riak kecil. Demikian pula dengan kebangkitan Indonesia. Ia tidak akan lahir hanya dari ruang rapat kementerian atau gedung-gedung tinggi ibu kota. Kebangkitan itu akan lahir dari sawah yang kembali produktif, dari tambak yang menghasilkan, dari nelayan yang sejahtera, dari koperasi yang berkembang, dari generasi muda desa yang memperoleh kesempatan untuk maju tanpa harus meninggalkan kampung halamannya.
Maka pembangunan desa bukan sekadar program pemerintah. Ia adalah jalan peradaban. Ia adalah proses panjang membangun Indonesia dari akarnya. Dan ketika akar itu semakin kuat, batang bangsa akan semakin kokoh menghadapi badai global apa pun. Dalam semangat itulah, cita-cita pembangunan nasional yang diwariskan oleh pemikir seperti Sumitro Djojohadikusumo menemukan relevansinya kembali pada era Prabowo: membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera, dimulai dari desa sebagai pusat kehidupan bangsa.
