Dalam beberapa waktu terakhir, harga gabah di tingkat petani menunjukkan tren kenaikan. Di sejumlah daerah, harga bahkan menembus angka di atas Rp7.000 per kilogram. Bagi sebagian pihak, kondisi ini dipandang sebagai kabar baik karena selama bertahun-tahun petani kerap mengeluhkan rendahnya harga saat musim panen raya. Namun jika dilihat lebih dalam, realitas di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekadar angka kenaikan harga.
Kenaikan harga gabah memang berpotensi meningkatkan pendapatan petani, tetapi tidak otomatis berarti kesejahteraan mereka ikut naik. Sebab dalam ekosistem pertanian, harga jual hanyalah satu komponen dari rantai ekonomi yang panjang. Petani masih harus menghadapi biaya produksi yang terus meningkat, mulai dari pupuk, benih, pestisida, tenaga kerja, sewa lahan, biaya irigasi, hingga ongkos panen dan distribusi. Jika seluruh biaya itu naik lebih cepat daripada harga gabah, maka keuntungan petani tetap tipis.
Di banyak sentra produksi, persoalan pupuk masih menjadi isu klasik. Harga pupuk nonsubsidi melonjak, sementara distribusi pupuk subsidi belum selalu tepat waktu dan tepat sasaran. Akibatnya, petani sering membeli pupuk di luar skema subsidi dengan harga lebih mahal demi menjaga masa tanam. Kondisi ini tentu menggerus margin keuntungan ketika panen tiba.
Selain itu, tidak semua petani menikmati harga tinggi secara merata. Petani yang memiliki lahan luas dan modal cukup cenderung lebih siap memanfaatkan momentum kenaikan harga. Sebaliknya, petani gurem dengan lahan kecil sering kali hanya memperoleh hasil panen terbatas. Bahkan ada petani yang sudah menjual hasil panennya lebih awal kepada tengkulak melalui sistem ijon atau pinjaman modal, sehingga tidak ikut menikmati harga tertinggi saat panen berlangsung.
Persoalan berikutnya terletak pada rantai distribusi dan tata niaga. Selisih harga antara tingkat petani dan harga beras di pasar masih cukup lebar di banyak wilayah. Ini menunjukkan bahwa nilai tambah terbesar sering kali dinikmati di tengah rantai pasok, bukan di tingkat produsen utama. Jika mekanisme pasar tidak dibenahi, maka kenaikan harga gabah belum tentu mencerminkan keadilan ekonomi bagi petani.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dilema kebijakan. Harga gabah yang tinggi menguntungkan petani, tetapi bila harga beras terlalu mahal maka daya beli masyarakat bisa tertekan. Karena itu negara harus menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Tantangannya adalah bagaimana memastikan petani memperoleh harga layak tanpa membebani masyarakat luas.
Solusi ke depan tidak cukup hanya menaikkan harga pembelian gabah. Yang jauh lebih penting adalah menurunkan biaya produksi, memperbaiki akses pupuk dan pembiayaan, memperkuat koperasi tani, memperpendek rantai distribusi, memperluas gudang penyimpanan, serta meningkatkan peran penggilingan modern di desa. Dengan begitu, petani memperoleh keuntungan lebih sehat dan berkelanjutan.
Kenaikan harga gabah patut diapresiasi sebagai sinyal positif bagi sektor pertanian. Namun pertanyaan besarnya tetap sama: siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya? Jika petani kecil masih kesulitan menutup biaya produksi, maka kenaikan harga belum bisa disebut sepenuhnya adil. Indonesia membutuhkan sistem pangan yang bukan hanya produktif, tetapi juga berpihak kepada mereka yang menanam dan menjaga pangan bangsa.
