Dari kebakaran hutan pinus di Mamasa, rumah warga yang terbakar di Jember, hingga ancaman abu vulkanik di kaki Gunung Ili Lewotolok, desa membutuhkan lebih dari sekadar respons darurat. Desa membutuhkan jaringan relawan yang terorganisasi, terlatih, dan hadir ketika masyarakat menghadapi situasi paling sulit. Indonesia adalah negeri yang dibangun dari ribuan pulau, jutaan keluarga, dan puluhan ribu komunitas desa dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Di balik kekayaan tersebut, terdapat kenyataan bahwa masyarakat desa kerap menjadi kelompok pertama yang menghadapi bencana, sekaligus pihak yang harus bertahan ketika bantuan dari luar belum tiba. Kebakaran, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga bencana yang terjadi di lingkungan permukiman menunjukkan bahwa ketangguhan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi di tingkat pusat. Ketangguhan itu juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga: desa dan kelurahan. Dalam konteks inilah, Gerakan Kerelawanan Nasional Panglima Desa dapat mengambil peran strategis. Gerakan ini bukan sekadar ajakan untuk membantu korban bencana, melainkan ikhtiar membangun ekosistem solidaritas masyarakat yang memiliki struktur, kompetensi, jaringan koordinasi, dan mekanisme respons yang jelas.
Tiga peristiwa, satu pesan: desa harus memiliki sistem kesiapsiagaan
1. Mamasa, Sulawesi Barat: kebakaran hutan menjadi ancaman bersama – Kebakaran hutan dan lahan di Mamasa memperlihatkan bahwa ancaman terhadap desa dapat berkembang dari persoalan lingkungan menjadi persoalan keselamatan warga. Pada 5 Oktober 2026, media melaporkan kabut asap mengganggu aktivitas dan jarak pandang masyarakat. Kebakaran di Desa Rambusaratu dan Desa Mambulilling juga dilaporkan sempat mengancam rumah warga serta gereja. Data yang dilaporkan pada 13 Oktober menyebutkan 67 kejadian kebakaran dengan luas lahan terdampak lebih dari 200 hektare di Kabupaten Mamasa hingga Oktober 2026. Pemerintah kabupaten pun memperkuat koordinasi dengan kepala desa dan lurah untuk pencegahan serta pelaporan dugaan pembakaran lahan.
2. Curahkalong, Jember: kebakaran rumah adalah krisis keluarga – Peristiwa kebakaran rumah warga di Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, yang dirujuk dalam pemberitaan Pemerintah Kabupaten Jember, mengingatkan bahwa bencana tidak selalu berskala besar. Satu rumah yang terbakar dapat sekaligus menghilangkan tempat tinggal, peralatan rumah tangga, persediaan pangan, dan sumber rasa aman sebuah keluarga. Respons yang dibutuhkan tidak berhenti pada pemadaman api. Warga terdampak memerlukan pendataan kerugian, tempat tinggal sementara, bantuan kebutuhan pokok, dukungan psikososial, serta pendampingan pemulihan. Pengalaman BPBD Jember dalam menangani kebakaran rumah lain pada September 2026 menunjukkan pentingnya asesmen dan penyaluran bantuan logistik yang melibatkan perangkat desa serta masyarakat.
3. Lembata, Nusa Tenggara Timur: abu vulkanik menguji ketahanan desa – Pada 12 Oktober 2026, BMKG melaporkan sebaran abu vulkanik Gunung Ili Lewotolok bergerak ke arah timur dan mencakup sebagian Kabupaten Lembata serta Flores Timur, termasuk kawasan perairan Selat Flores hingga Lamakera. Paparan abu berisiko mengganggu kesehatan, transportasi, serta aktivitas pertanian masyarakat. Sebelumnya, Pos Pengamatan Gunung Api mencatat 5.350 gempa erupsi selama 1–15 September 2026. Pemerintah daerah juga melakukan pendataan dampak terhadap pertanian dan peternakan di sejumlah desa. Bagi gerakan Panglima Desa, kasus ini menegaskan pentingnya relawan yang mampu membantu penyebaran peringatan resmi, mendata kelompok rentan, menyiapkan kebutuhan dasar, dan mendukung evakuasi sesuai arahan petugas. Ketiga kasus tersebut memiliki karakteristik berbeda. Kebakaran hutan memerlukan pengendalian sumber api dan perlindungan ekosistem; kebakaran rumah memerlukan pertolongan langsung serta pemulihan keluarga; sementara aktivitas vulkanik menuntut kesiapsiagaan berkelanjutan berdasarkan informasi ilmiah. Namun, ketiganya memiliki satu kebutuhan yang sama: masyarakat yang terorganisasi sebelum bencana terjadi.
Ketangguhan desa adalah agenda nasional
Persoalan ini bukan semata kumpulan kejadian lokal. Data nasional memberikan gambaran tentang besarnya kebutuhan penguatan kesiapsiagaan. Data tersebut harus dibaca secara hati-hati. Angka kejadian bencana tidak otomatis menunjukkan jumlah korban, tingkat kerusakan, atau jumlah desa yang terdampak. Namun, angka itu cukup untuk memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tidak dapat hanya mengandalkan pengerahan bantuan setelah keadaan darurat berlangsung. BNPB sendiri, dalam laporan situasi awal Oktober 2026, mencatat kejadian karhutla dan banjir di sejumlah wilayah. Pada banjir di Kabupaten Nias Selatan, misalnya, laporan awal menyebut 75 kepala keluarga terdampak, dengan sekitar 60 rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami dampak. Artinya, ketangguhan desa perlu dibangun untuk menghadapi beragam ancaman sekaligus, bukan hanya jenis bencana yang sedang menjadi perhatian media.
Dari gotong royong spontan menuju jaringan relawan nasional
Gotong royong merupakan modal sosial yang telah lama hidup di desa-desa Indonesia. Ketika rumah terbakar, warga biasanya menjadi pihak pertama yang berusaha menyelamatkan penghuni dan harta benda. Ketika kebakaran hutan meluas, masyarakat sekitar ikut membantu melaporkan titik api. Ketika abu vulkanik menyelimuti permukiman, warga saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan melindungi sumber air. Namun, solidaritas spontan memiliki keterbatasan. Tanpa pelatihan, peralatan, pembagian tugas, serta koordinasi yang baik, niat menolong dapat berubah menjadi risiko baru bagi para relawan. Karena itu, Panglima Desa perlu membawa gotong royong ke tingkat berikutnya: mengubah kepedulian sosial menjadi kapasitas kolektif yang terorganisasi. Gagasan ini dapat berjalan berdampingan dengan program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yang dikembangkan BNPB. Peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2025 menjadi landasan penguatan ketangguhan desa, termasuk pembentukan relawan, pengkajian risiko, perencanaan penanggulangan, dan integrasi pengurangan risiko ke dalam pembangunan desa. Panglima Desa tidak perlu membangun sistem tandingan. Justru peluang terbesarnya adalah memperluas partisipasi warga dan membantu menghubungkan komunitas, pemerintah desa, BPBD, organisasi sosial, dunia usaha, serta lembaga kemanusiaan.
Lima agenda strategis Gerakan Kerelawanan Nasional Panglima Desa
1. Satu Desa, Satu Tim Relawan Siaga – Mendorong pembentukan atau penguatan tim relawan desa dengan struktur koordinator, petugas komunikasi, tim logistik, pendata warga rentan, serta personel pertolongan awal yang telah mendapatkan pelatihan sesuai tugasnya. Tim harus memiliki daftar kontak darurat, peta risiko, titik kumpul, jalur evakuasi, dan prosedur koordinasi dengan pemerintah desa serta BPBD.
2. Sistem Peringatan dan Informasi Desa – Membangun jaringan pelaporan berbasis WhatsApp, telepon darurat, perangkat komunikasi lokal, dan formulir digital sederhana untuk mencatat lokasi kejadian, waktu, kondisi warga, kebutuhan mendesak, serta status penanganan. Informasi harus diverifikasi sebelum disebarkan. Untuk ancaman gunung api dan cuaca ekstrem, relawan mengikuti peringatan resmi BMKG, PVMBG, BNPB, dan pemerintah setempat.
3. Solidaritas Antardesa – Menghubungkan desa yang terdampak dengan desa tetangga yang relatif aman untuk membantu pengumpulan kebutuhan pokok, perlengkapan kebersihan, pakaian, alat pelindung, dan dukungan pemulihan. Bantuan harus berdasarkan kebutuhan terverifikasi, dengan pencatatan penerimaan dan penyaluran agar tidak terjadi penumpukan barang atau distribusi yang tidak tepat sasaran.
4. Pelatihan dan Simulasi Berkala – Menyelenggarakan latihan evakuasi, pertolongan pertama, komunikasi darurat, pencegahan kebakaran, pengelolaan posko, dan pendataan dampak bencana. Untuk kebakaran hutan dan lahan, relawan masyarakat berfokus pada deteksi dini, pelaporan, edukasi pencegahan, dan dukungan logistik. Pemadaman di lokasi berbahaya dilakukan personel terlatih dengan perlengkapan yang sesuai.
5. Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga – Membantu keluarga terdampak mengakses bantuan, memperbaiki rumah, memulihkan mata pencaharian, serta mengidentifikasi kebutuhan jangka menengah. Panglima Desa juga dapat menghubungkan koperasi desa, pelaku UMKM, lembaga zakat, dan dunia usaha untuk mendukung pemulihan secara transparan, tanpa menggantikan mekanisme bantuan pemerintah.
Model pelaksanaan: dari desa menuju gerakan nasional
- TINGKAT DESA/KELURAHAN – Relawan siaga, pemetaan risiko, pendataan warga rentan, pelaporan awal, dan edukasi masyarakat
- TINGKAT KECAMATAN/KABUPATEN – Koordinasi lintas desa, BPBD, layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan pengelolaan bantuan
- JARINGAN NASIONAL PANGLIMA DESA – Pertukaran informasi terverifikasi, mobilisasi relawan sesuai kebutuhan, dukungan logistik, dan pembelajaran lintas wilayah
Model ini perlu dibangun melalui tahapan yang realistis.
- 30 hari pertama: pemetaan desa prioritas, inventarisasi relawan yang sudah ada, identifikasi risiko, dan penjajakan kerja sama dengan BPBD serta pemerintah desa.
- Hari ke-31–60: pelatihan dasar, penyusunan prosedur komunikasi, pembentukan jejaring bantuan, dan penyediaan perlengkapan sesuai risiko setempat.
- Hari ke-61–90: simulasi bersama, evaluasi kesiapan, perbaikan prosedur, dan penyusunan rencana pengembangan ke desa lain.
Keberhasilan tidak diukur dari jumlah relawan yang terdaftar semata. Ukurannya adalah waktu penyampaian laporan, ketepatan informasi, kemampuan melindungi kelompok rentan, kesiapan peralatan, kualitas koordinasi, serta kecepatan pemenuhan kebutuhan korban.
Tantangan yang harus dijawab
Gerakan kerelawanan nasional tidak boleh berhenti pada deklarasi, peluncuran atribut, atau pengumpulan donasi ketika bencana menjadi perhatian publik. Ada tiga risiko yang harus dihindari. Pertama, relawan tanpa pelatihan dapat membahayakan diri sendiri maupun warga. Kedua, bantuan yang tidak berbasis asesmen dapat tidak sesuai kebutuhan. Ketiga, pendataan yang lemah dapat menyebabkan kelompok rentan terlewat, sementara distribusi bantuan berpotensi tidak transparan. Panglima Desa juga harus menjaga independensi kemanusiaannya. Bantuan bencana tidak boleh dijadikan instrumen transaksi politik, diskriminasi, atau syarat dukungan kepada pihak tertentu. Keselamatan warga dan martabat korban harus menjadi prinsip utama. Pendanaan gerakan perlu terbuka, memiliki standar pencatatan, dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dana desa tidak boleh digunakan secara sepihak untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai kewenangan dan aturan penganggaran. Kemitraan dengan pemerintah, perusahaan, filantropi, dan masyarakat harus dilengkapi mekanisme pertanggungjawaban.
Ketangguhan Indonesia dimulai dari warga yang siap
Kebakaran hutan di Mamasa, rumah warga yang terbakar di Jember, dan sebaran abu vulkanik di kawasan Lembata memperlihatkan wajah yang berbeda dari satu persoalan besar: masyarakat membutuhkan sistem pertolongan yang dapat bekerja sebelum, selama, dan setelah bencana. Negara tetap memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana. Namun, negara akan lebih efektif ketika masyarakat memiliki kemampuan mengenali risiko, menyampaikan peringatan, melindungi kelompok rentan, dan membantu proses pemulihan secara terorganisasi. Panglima Desa dapat menjadi gerakan yang menghubungkan kepedulian dengan kesiapan, gotong royong dengan kompetensi, dan solidaritas lokal dengan koordinasi nasional. Satu desa yang siap dapat menyelamatkan banyak keluarga. Desa-desa yang saling terhubung dapat membangun ketangguhan sebuah bangsa. Inilah makna kerelawanan yang perlu diperjuangkan: bukan sekadar hadir ketika bencana terjadi, melainkan memastikan bahwa ketika musibah datang, masyarakat tidak menghadapi kesulitan sendirian.
Siaga di Desa, Bergerak untuk Indonesia.
Panglima Desa
