Demokrasi sering dibicarakan dalam bahasa angka dan prosedur. Kita menghitung partisipasi pemilu, mengukur indeks kebebasan, dan memantau stabilitas pasar. Namun wajah demokrasi yang sesungguhnya tidak selalu tampak di layar televisi atau laporan keuangan negara. Ia hidup di tempat yang lebih sederhana. Di balai desa yang hangat oleh obrolan warga. Di sawah yang menunggu musim hujan. Di dermaga kecil tempat nelayan menimbang hasil tangkapan.
Di desa, negara bertemu warganya secara langsung. Bukan lewat pidato, bukan lewat statistik, tetapi lewat pelayanan yang nyata. Apakah jalan diperbaiki saat rusak. Apakah bantuan tepat sasaran. Apakah musyawarah benar-benar mendengar suara petani, ibu rumah tangga, dan pemuda. Di situlah demokrasi diuji, bukan sebagai prosedur lima tahunan, melainkan sebagai pengalaman sehari-hari.
Ketika warga desa merasa dilibatkan dan dihargai, kepercayaan tumbuh. Mereka tidak hanya melihat negara sebagai sesuatu yang jauh di ibu kota, tetapi sebagai bagian dari hidup mereka sendiri. Sebaliknya, jika desa hanya menjadi perpanjangan birokrasi tanpa ruang partisipasi yang sungguh-sungguh, kekecewaan akan mengendap. Rasa ditinggalkan sering kali paling kuat terasa di tingkat paling dekat dengan kehidupan warga.
Di saat yang sama, desa hari ini tidak lagi terpisah dari dunia. Cuaca ekstrem memukul sawah dan tambak. Harga pupuk dan komoditas dipengaruhi dinamika global. Informasi dan hoaks menyebar lewat ponsel yang ada di tangan hampir setiap orang. Bahkan keputusan ekonomi di pusat keuangan dunia bisa berdampak pada ruang fiskal negara, lalu merambat hingga dana yang diterima desa. Dunia yang terasa jauh ternyata ikut membentuk kenyataan di kampung-kampung.
Namun di balik kerentanan itu, desa menyimpan kekuatan besar. Ketika ekonomi kota goyah, desa sering menjadi tempat pulang. Tanah, jejaring keluarga, dan solidaritas sosial menjadi penyangga yang tak tercatat dalam grafik ekonomi. Desa yang mandiri pangan, yang memiliki usaha lokal yang beragam, yang warganya saling percaya, akan lebih tahan menghadapi guncangan. Ketahanan nasional sesungguhnya berakar pada ketahanan komunitas seperti ini.
Tantangannya tentu nyata. Tidak semua aparatur desa memiliki kapasitas yang sama. Literasi digital belum merata. Risiko penyalahgunaan kewenangan selalu ada. Tetapi justru di sinilah peluang perbaikan terbuka. Transparansi pengelolaan dana desa bisa memperkuat rasa keadilan. Pendidikan digital bisa melindungi warga dari disinformasi. Musyawarah yang jujur bisa melahirkan keputusan yang lebih bijak daripada instruksi satu arah.
Membangun desa bukan sekadar program pembangunan. Ia adalah investasi jangka panjang bagi demokrasi dan ketahanan bangsa. Setiap irigasi yang diperbaiki, setiap BUMDes yang dikelola dengan baik, setiap forum warga yang benar-benar mendengar, adalah bagian dari fondasi negara yang lebih kokoh. Negara yang kuat bukan hanya yang stabil di pasar global, tetapi yang hadir dengan martabat di tingkat paling dasar.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun mendalam. Ketika seorang petani datang ke kantor desa, apakah ia merasa dihormati. Ketika seorang ibu mengajukan bantuan, apakah ia diperlakukan adil. Ketika warga berkumpul untuk musyawarah, apakah suara kecil tetap didengar.
Di sanalah masa depan demokrasi ditentukan. Bukan hanya di gedung parlemen, tetapi di ruang-ruang sederhana tempat warga berharap dan bekerja. Jika desa dijaga, didengar, dan diperkuat, maka bangsa ini memiliki akar yang dalam. Dan akar yang dalam membuat pohon tetap berdiri, bahkan saat angin kencang datang dari mana pun.
