Gelombang dedolarisasi yang digerakkan negara-negara BRICS kini meluas ke Asia Tenggara. Indonesia ikut menyesuaikan diri dengan memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan mulai mendiversifikasi cadangan devisa. Langkah ini sering dibaca sebagai isu geopolitik kelas tinggi, tetapi pengaruh terbesarnya justru terasa pada ekonomi akar rumput. Stabilitas nilai tukar, biaya impor, harga komoditas, dan akses pembiayaan adalah faktor yang langsung menyentuh kehidupan pedesaan.
Dominasi dolar masih kuat di perdagangan dunia. Meski porsi dolar dalam cadangan devisa global turun menjadi sekitar 58 persen, hampir semua komoditas utama—mulai dari minyak, pupuk, hingga mesin pertanian—tetap dikontrakkan dalam dolar. Artinya, setiap gejolak kurs dolar akan mengalir ke harga barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar produksi di desa. Di banyak wilayah, kenaikan harga pupuk atau solar bukan hanya soal biaya tambahan, tetapi bisa menentukan apakah petani bertahan pada musim tanam berikutnya.
Di sisi lain, ketergantungan pada dolar membuat pemerintah harus menyiapkan cadangan devisa yang besar. Ini membatasi ruang fiskal yang seharusnya dapat dialihkan untuk pembangunan desa, irigasi, digitalisasi UMKM, dan pembiayaan koperasi. Dengan memperluas penggunaan mata uang lokal lewat skema LCT, tekanan permintaan dolar bisa turun. Dampaknya adalah stabilitas kurs yang lebih terjaga. Di tingkat desa, stabilitas ini diterjemahkan menjadi biaya logistik yang lebih rendah, harga alat produksi yang lebih stabil, dan risiko usaha pertanian yang turun.
Namun langkah ini tidak cukup. Tantangan terbesar adalah kesenjangan antara pusat dan daerah rural yang masih lebar. Petani, nelayan, dan UMKM desa tidak memiliki instrumen lindung nilai, tidak punya akses perbankan yang memadai, dan sangat bergantung pada importir besar untuk kebutuhan produksi. Tanpa memperkuat lembaga keuangan mikro dan digitalisasi pasar desa, manfaat dedolarisasi hanya berhenti di kota besar.
Di sini Indonesia perlu meniru pendekatan bertahap seperti India: memperkuat kapasitas domestik lebih dulu sebelum mendekat ke blok mana pun. Pilar terpenting adalah penguatan ekonomi pedesaan. Pendalaman pasar keuangan harus diperluas sampai kabupaten, bukan hanya Jakarta dan Surabaya. Bank daerah perlu didigitalisasi agar transaksi antarwilayah tidak selalu bertumpu pada dolar. BUMDes dan koperasi bisa menjadi kanal distribusi mata uang lokal untuk transaksi perdagangan kecil dan menengah.
Pemerintah juga dapat memanfaatkan lembaga seperti New Development Bank dan AIIB untuk membiayai proyek energi hijau desa, irigasi modern, pusat pascapanen, dan digitalisasi rantai pasok. Infrastruktur ini akan mengurangi biaya produksi dan logistik desa yang selama ini rentan goyah ketika dolar menguat. Dengan daya saing yang lebih kuat, petani dan UMKM pedesaan akan lebih mampu mengekspor langsung ke pasar regional tanpa harus menanggung konversi mata uang yang mahal.
Meski peluangnya besar, risiko tetap ada. Kenaikan gesekan geopolitik dapat menekan pasar komoditas, sementara gangguan nilai tukar tetap mungkin terjadi. Karena itu transisi dedolarisasi harus berjalan hati-hati. Bukan perubahan drastis, melainkan langkah terukur yang memastikan desa tidak menjadi korban eksperimen kebijakan.
Intinya, dedolarisasi bukan hanya cerita tentang hubungan BRICS, China, atau Amerika Serikat. Ini adalah cerita tentang harga pupuk di Grobogan, biaya logistik di Sumbawa, harga ikan di Bone, dan daya tahan UMKM desa di Banyuwangi. Dengan strategi yang tepat, kebijakan moneter nasional tidak lagi berhenti di ruang rapat kebijakan, tetapi benar-benar mengalir ke sawah, tambak, pasar desa, dan bengkel UMKM lokal.
Indonesia punya peluang untuk menjadikan dedolarisasi sebagai alat memperkuat ekonomi pedesaan. Kuncinya ada pada stabilitas, ruang fiskal yang lebih luas, dan keberanian mendorong digitalisasi ekonomi desa. Jika langkah ini konsisten, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru dalam arsitektur ekonomi Indonesia, bukan lagi sekadar objek kebijakan dari jauh.
