Stimulus fiskal senilai Rp24,44 triliun yang digelontorkan pemerintah pada Juni 2025 bukan hanya soal menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan ekonomi global. Lebih dari itu, ia menjadi instrumen politik untuk mengikat dukungan rakyat. Jalurnya jelas: stimulus masuk ke konsumsi rumah tangga, lalu diarahkan ke koperasi desa sebagai pengelola rantai distribusi, dan akhirnya berkontribusi pada legitimasi politik Presiden Prabowo.
Di desa pertanian di Jawa Tengah, pola ini mulai terlihat. Program makan gratis membuka kontrak tetap bagi koperasi desa untuk menyuplai beras dan sayur. Bagi petani, ini artinya harga jual lebih stabil dan tidak lagi tergantung pada tengkulak. Di sini, stimulus bukan hanya bantuan jangka pendek, tapi pintu masuk membangun pasar kolektif. Namun, jika koperasi gagal mengelola kontrak dan distribusi dikuasai kontraktor besar dari kota, petani akan kembali terpinggirkan. Legitimasi politik bisa tergerus karena rakyat merasa program tidak membawa perubahan nyata.
Di desa pesisir Sulawesi Selatan, koperasi nelayan mendapat kesempatan baru. Program makan gratis membutuhkan pasokan protein hewani, dan ikan menjadi komoditas utama. Dengan dukungan stimulus, koperasi bisa mengatur rantai distribusi—mulai dari cold storage hingga pemasaran ke dapur sekolah. Jika berhasil, nelayan kecil merasakan manfaat langsung, dan dukungan politik untuk pemerintah makin kokoh. Tetapi jika logistik gagal dikelola, mafia ikan bisa masuk, dan program hanya menambah biaya tanpa mengangkat kesejahteraan nelayan.
Lain cerita di desa industri kecil di Jawa Barat, tempat UMKM sepatu rumahan berjuang melawan banjir produk impor. Stimulus berupa subsidi upah memberi napas sebentar, tapi keberlanjutan hanya mungkin jika koperasi produksi mengambil peran. Bayangkan jika koperasi desa bisa mengakses pasar seragam sekolah dan kebutuhan alat pendidikan dalam program nasional. Desa industri kecil akan hidup kembali, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat legitimasi politik pemerintah. Sebaliknya, tanpa proteksi dan peran koperasi, stimulus hanya menjadi “obat pereda” tanpa menyembuhkan masalah struktural.
Alur stimulus → koperasi desa → legitimasi politik inilah yang kini menjadi penopang konsolidasi kekuasaan Prabowo. Desa bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan laboratorium politik yang menentukan apakah konsolidasi ini akan bertahan lama. Jika koperasi benar-benar diperkuat melalui regulasi Kementerian Koperasi, desa akan menjadi motor kedaulatan ekonomi nasional. Namun jika koperasi hanya dijadikan perantara administratif, rakyat desa akan kecewa, dan oposisi akan punya ruang untuk menebar delegitimasi.
Singkatnya, keberhasilan stimulus fiskal 2025 tidak hanya akan diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana ia menyentuh desa lewat koperasi. Desa yang hidup berarti legitimasi politik terjaga. Desa yang rapuh berarti krisis legitimasi bisa datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Berikut visualisasi tiga skenario desa: pertanian, pesisir, dan industri kecil, dengan alur sederhana dari stimulus fiskal → koperasi desa → legitimasi politik. Masing-masing memperlihatkan bagaimana stimulus bisa memperkuat kesejahteraan desa dan pada akhirnya menopang stabilitas politik.
Koperasi desa menjadi jembatan vital antara fiskal negara dan legitimasi politik presiden. Tanpa koperasi, stimulus hanya berhenti sebagai bansos sesaat. Dengan koperasi, desa justru bisa naik kelas menjadi fondasi kedaulatan ekonomi nasional.
Alur Stimulus – Koperasi – Output – Dampak Politik di Desa
| Jenis Desa | Stimulus | Peran Koperasi | Output Ekonomi | Dampak Politik |
|---|---|---|---|---|
| Pertanian (Jawa Tengah) | Subsidi & kontrak program makan gratis | Mengatur distribusi beras & sayur | Harga stabil, petani sejahtera | Dukungan rakyat naik, legitimasi presiden kuat |
| Pesisir (Sulawesi Selatan) | Subsidi logistik & dukungan cold storage | Mengelola rantai dingin & distribusi ikan | Nelayan untung, pasokan protein terjamin | Stabilitas politik di pesisir terjaga |
| Industri Kecil (Jawa Barat) | Subsidi upah & akses pasar pendidikan | Produksi seragam & sepatu sekolah | UMKM hidup, lapangan kerja terbuka | Kepercayaan rakyat pada pemerintah meningkat |
Tabel ini memperlihatkan secara sistematis bahwa koperasi desa adalah penghubung utama: tanpa koperasi, stimulus hanya berhenti di konsumsi sesaat; dengan koperasi, stimulus berubah menjadi investasi politik jangka panjang.
“Setiap rupiah stimulus fiskal tidak berhenti di angka belanja negara. Melalui koperasi desa, ia menjelma menjadi output ekonomi yang nyata: harga pangan stabil, nelayan sejahtera, UMKM kembali hidup. Output inilah yang akhirnya bermuara pada legitimasi politik presiden. Koperasi desa adalah kunci yang menghubungkan fiskal dengan stabilitas politik.”
