Di tengah dinamika pembangunan nasional, desa sesungguhnya memegang peran penting sebagai fondasi kemajuan Indonesia. Di desa, nilai-nilai kebudayaan lahir dan diwariskan. Di desa pula sumber daya alam melimpah yang menjadi tumpuan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun sayangnya, hingga kini banyak desa di Indonesia masih bergantung pada dana pemerintah pusat, sementara potensi ekonominya belum digarap optimal. Lantas, bagaimana seharusnya arah politik, budaya, dan ekonomi desa di seluruh wilayah Indonesia?
Pertama, desa tidak cukup dipandang sekadar wilayah administratif yang menerima dana transfer dari pusat. Pemerintah desa perlu diberdayakan sebagai pelaku pembangunan. Hal ini berarti, kepala desa dan perangkatnya harus difasilitasi untuk mengelola dana desa secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Warga desa harus diberi ruang berperan aktif dalam merumuskan prioritas pembangunan desa mereka sendiri. Pemerintah daerah maupun pusat bisa mendorong penguatan kelembagaan desa melalui pelatihan, pendampingan, serta keterbukaan informasi. Desa yang kuat secara kelembagaan adalah kunci bagi demokrasi yang sehat di tingkat akar rumput.
Kedua, aspek budaya desa harus dijadikan pondasi pembangunan. Di banyak tempat, kita melihat kearifan lokal dan adat istiadat mulai tergerus oleh modernisasi yang tidak terarah. Padahal, warisan budaya ini bisa menjadi modal besar. Desa wisata, produk kerajinan, seni tradisi, hingga sistem pertanian lokal yang ramah lingkungan adalah contoh nyata potensi ekonomi berbasis budaya. Oleh karena itu, pembangunan di desa harus menempatkan nilai budaya lokal sebagai identitas sekaligus kekuatan. Gotong royong, musyawarah, dan keswadayaan yang telah lama hidup di desa harus dihidupkan kembali bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi ruh dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa.
Ketiga, desa harus mulai diarahkan menuju kemandirian ekonomi. Desa di seluruh Indonesia harus didorong menjadi pusat produksi baru melalui pemanfaatan potensi lokal, baik pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata. Salah satu strategi inovatif yang bisa dikembangkan adalah pembentukan holding BUMDesa atau lembaga investasi desa, seperti skema modal ventura berbasis aset desa. Dengan begitu, desa tidak hanya bergantung pada dana pusat, tetapi mampu menghimpun dan mengelola modalnya sendiri untuk membiayai berbagai proyek pembangunan lokal. Desa juga perlu terhubung dalam rantai pasok antarwilayah, membangun pusat logistik dan pasar digital untuk produk desa.
Kesimpulannya, desa masa depan adalah desa yang memiliki pemerintahan kuat, budaya yang lestari, serta ekonomi yang mandiri. Dengan mengintegrasikan ketiga unsur ini, desa bukan lagi menjadi “daerah tertinggal”, melainkan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi pembangunan nasional Indonesia. Kini saatnya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bersama-sama mendorong transformasi desa agar mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, tanpa kehilangan jati dirinya. Desa kuat, Indonesia maju.
