Di tengah gempuran krisis pangan global, ketimpangan agraria, dan melemahnya kedaulatan pangan nasional, lahir satu inisiatif segar: Institut Politik Pertanian (IPP). Lembaga ini hadir bukan hanya sebagai pusat riset dan advokasi, tetapi juga sebagai rumah bagi gerakan politik pangan yang berpihak pada rakyat.
Mengapa IPP Diperlukan?
Indonesia sering disebut sebagai negara agraris. Namun dalam realitasnya, kebijakan pertanian nasional kerap tercerabut dari akar rakyat. Petani tidak punya suara dalam proses penyusunan undang-undang, kalah dalam pasar, dan tersingkir dalam sistem distribusi pangan. Ketika impor beras diprioritaskan dan korporasi mendominasi lahan, petani lokal justru menjadi korban dari sistem yang gagal melindungi mereka.
IPP lahir untuk menjawab kesenjangan ini. Ia bukan hanya tempat berkumpulnya para akademisi dan aktivis, tapi juga jembatan antara sawah dan parlemen, antara lumbung dan kebijakan.
Apa yang Dikerjakan IPP?
IPP tidak sekadar menjadi pusat studi. Ia membangun Akademi Kepemimpinan Petani, menyelenggarakan Forum Legislasi Publik, dan menggagas Diplomasi Agraria ke tingkat ASEAN. Dengan unit riset yang tajam dan jaringan kemitraan luas, IPP mendorong reformasi struktural: dari regulasi pupuk dan lahan, ke pemetaan konflik agraria, hingga penguatan koperasi desa.
Di tingkat akar rumput, IPP menjalankan Inkubator Desa Tani—program pendampingan agroekosistem berbasis komunitas. Di level strategis, mereka menyusun policy paper, membuka dashboard legislasi, dan merancang usulan perubahan kebijakan secara aktif.
Struktur dan Spirit Gerakan
Sebagai lembaga independen berbadan hukum, IPP dibentuk dengan struktur kolektif: Dewan Pembina, Dewan Pengarah, dan Direktorat Eksekutif. Ia memadukan semangat aktivisme dengan profesionalisme kelembagaan. Kantor pusat dirancang di Yogyakarta atau Jakarta, dengan jejaring regional di seluruh klaster agraria Indonesia—dari Sumatera hingga NTT.
Dengan prinsip “Sovereignty, Justice, Welfare”, IPP ingin memastikan kebijakan pangan dan pertanian tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
Misi Menuju 2029: Politik Pangan yang Progresif
Saat banyak partai dan institusi masih terjebak dalam narasi industrialisasi ala pasar bebas, IPP memilih jalan lain: politik pangan berbasis rakyat. Ia ingin membangun blok politik baru yang memperjuangkan reforma agraria sejati, kedaulatan benih dan pupuk, harga jual adil, dan akses tanah produktif bagi generasi muda desa.
Dengan memperkuat kapasitas politik petani, IPP menanam benih perubahan dari lapangan—dari sawah, kebun, dan lumbung—menuju panggung nasional. Ini bukan sekadar soal beras dan jagung, tapi soal siapa yang menentukan masa depan pangan Indonesia.
Dari Tani ke Transformasi
Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar subsidi pupuk atau bantuan pangan. Yang dibutuhkan adalah transformasi politik pertanian: mengubah petani dari objek menjadi subjek, dari korban sistem menjadi pengubah sistem. Di sinilah Institut Politik Pertanian memainkan peran: sebagai ruang konsolidasi ide, advokasi, dan kaderisasi kekuatan rakyat di sektor pangan.
Bagi Anda yang percaya pada perubahan berbasis akar rumput—selamat datang di gerakan ini. IPP bukan hanya gagasan, ia adalah alat perjuangan.
“Dari Sawah ke Parlemen. Dari Lumbung ke Kebijakan. Dari Rakyat untuk Kedaulatan.”
