Dunia sedang bergerak dalam fase ketidakpastian berkepanjangan. Laporan World Bank Global Economic Prospects (2024) menegaskan bahwa ketegangan geopolitik dan fragmentasi global telah meningkatkan risiko krisis pangan, energi, dan perlambatan ekonomi, terutama di negara berkembang. Konflik di Eropa Timur, Timur Tengah, hingga rivalitas kekuatan besar tidak lagi terasa sebagai peristiwa jauh—ia menjalar hingga ke tingkat paling dasar kehidupan masyarakat: desa.
Di Indonesia, dampaknya terasa lebih cepat karena struktur sosial-ekonomi kita masih sangat bertumpu pada wilayah perdesaan.
Geopolitik Global dan Ketahanan Pangan Desa
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 43 persen penduduk Indonesia tinggal di desa, dan sektor pertanian masih menyerap hampir 29 persen tenaga kerja nasional. Ketika FAO mencatat lonjakan dan fluktuasi tajam Food Price Index pasca konflik geopolitik global, desa menjadi titik paling rentan.
Contoh konkret terlihat di desa-desa sentra padi di Pantura Jawa dan Lombok Timur. Petani menghadapi kenaikan biaya produksi hingga 20–30 persen akibat mahalnya pupuk dan ongkos distribusi, sementara harga gabah sering tidak naik sebanding. Dalam kondisi tertentu, petani bahkan menjual hasil panen di bawah biaya produksi demi menjaga arus kas keluarga.
Bagi desa, krisis pangan global bukan wacana akademik. Ia hadir sebagai tekanan harian yang menggerus ketahanan rumah tangga.
Dana Desa: Antara Penyangga dan Ketakutan
Dana desa sejatinya dirancang sebagai instrumen pemerataan dan penguatan ekonomi lokal. World Bank dalam berbagai kajiannya mengakui bahwa transfer fiskal langsung ke desa berpotensi besar meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi. Namun di lapangan, realitasnya lebih kompleks.
Di banyak desa di Sumatra Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara, kepala desa menghadapi dilema serius. Di satu sisi, dana desa dibutuhkan untuk inovasi produktif: lumbung pangan, pengolahan hasil tani, atau BUMDes. Di sisi lain, kompleksitas regulasi dan ketatnya pengawasan yang bersifat represif membuat banyak desa memilih bermain aman.
Akibatnya, dana desa kerap habis untuk proyek fisik normatif yang minim dampak jangka panjang. Bukan karena desa tidak kreatif, tetapi karena ketakutan administratif telah membunuh keberanian berinovasi.
Konflik Agraria: Luka Lama yang Mudah Terbuka
Ketegangan geopolitik global juga mendorong peningkatan nilai komoditas dan investasi berbasis lahan. Di sinilah konflik agraria di desa kembali menemukan momentumnya. Data berbagai lembaga pemantau agraria menunjukkan bahwa konflik lahan masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan, terutama di sekitar perkebunan, tambang, dan proyek infrastruktur.
Contoh nyata terlihat di desa-desa sekitar kawasan perkebunan sawit di Kalimantan dan Sumatra, serta desa-desa penyangga kawasan industri dan proyek strategis nasional. Warga desa sering berhadapan dengan korporasi besar dengan posisi tawar yang tidak seimbang. Ketika aparat penegak hukum tidak hadir sebagai mediator adil, konflik kecil bisa berubah menjadi ketegangan sosial berkepanjangan.
World Bank dalam laporan World Development Report menegaskan bahwa konflik agraria yang tidak dikelola dengan adil akan merusak kepercayaan masyarakat pada negara dan melemahkan stabilitas jangka panjang.
UU KUHAP dan Kerentanan Desa
Polemik UU KUHAP menjadi relevan dalam konteks ini. Secara normatif, hukum bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan. Namun FAO dan World Bank menekankan bahwa perluasan kewenangan aparat tanpa pengawasan yang kuat berisiko tinggi di komunitas dengan literasi hukum rendah—seperti desa.
Di lapangan, banyak kepala desa dan warga memilih menghindari konflik hukum dengan cara paling sederhana: tidak bersuara dan tidak bergerak. Sengketa tanah, konflik sosial, hingga ketidakadilan distribusi bantuan sering dibiarkan mengendap karena ketakutan berhadapan dengan aparat.
Jika kondisi ini dibiarkan, hukum kehilangan fungsi korektifnya dan berubah menjadi sumber ketakutan.
Reformasi Aparat: Ukuran Nyatanya di Desa
Keberhasilan reformasi kepolisian dan aparat penegak hukum tidak dapat diukur hanya dari kebijakan pusat. Ukuran paling jujurnya ada di desa. Apakah aparat hadir sebagai pelindung petani? Apakah konflik agraria diselesaikan dengan dialog? Apakah warga berani melapor tanpa rasa takut?
Praktik community policing yang diterapkan di beberapa desa di Jawa Barat dan Bali menunjukkan hasil positif. Konflik sosial dapat ditekan, dan kepercayaan publik meningkat ketika aparat membangun komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa.
Ini membuktikan bahwa pendekatan humanis bukan kelemahan negara, melainkan kekuatannya.
Tantangan Pemerintahan Baru: Melindungi Desa dari Badai
Presiden Prabowo Subianto memimpin di tengah tekanan global dan dinamika politik domestik yang padat. Kunjungan luar negeri dan diplomasi global penting, tetapi keberhasilan pemerintahannya akan ditentukan oleh satu hal mendasar: apakah desa tetap menjadi ruang aman untuk hidup dan bekerja.
World Bank mencatat bahwa negara dengan ketahanan pangan lokal dan tata kelola desa yang kuat lebih mampu bertahan dari guncangan global. Karena itu, pangan desa, pengelolaan dana desa yang berani dan aman secara hukum, serta penyelesaian konflik agraria yang adil harus menjadi prioritas strategis nasional.
Desa sebagai Benteng Terakhir Negara
Sejarah menunjukkan bahwa negara tidak runtuh dari luar terlebih dahulu, melainkan dari dalam. Dan di Indonesia, bagian terdalam itu adalah desa.
Jika desa aman, produktif, dan percaya pada negara, maka Indonesia akan tahan menghadapi dunia yang bergejolak. Sebaliknya, jika desa tertekan oleh ketakutan, ketidakadilan, dan konflik yang dibiarkan, maka fondasi negara akan melemah perlahan.
Pada akhirnya, negara besar bukan yang paling lantang berbicara di forum global, tetapi yang paling mampu menjaga ketenangan desa-desa yang menopangnya.
