Di antara peta geopolitik dan statistik makroekonomi yang sering mengemuka, ada ruang yang kerap terabaikan: desa. Ketika dunia berdebat soal negara mana yang akan “memenangkan” abad ke-21—negara besar yang tengah menua atau negara muda yang gagal membangun produktivitas—jawabannya tidak akan diputuskan di gedung pencakar langit ibu kota. Ia akan ditentukan di ladang, pesisir, dan balai desa. Indonesia, yang sedang menikmati bonus demografi, berdiri di persimpangan sejarah. Keputusan yang diambil sekarang akan menentukannya: menjadi kekuatan baru Asia atau sekadar negara menengah yang menua sebelum makmur.
Bonus demografi sering disajikan sebagai angka-angka optimis: puncak proporsi usia produktif, potensi kenaikan konsumsi domestik, dan peluang percepatan pertumbuhan. Namun bonus itu bukan hadiah; ia dua wajah. Di satu sisi ia adalah tenaga kerja, pasar, dan sumber kreativitas. Di sisi lain, jika salah diarahkan, ia menjadi potensi pengangguran massal, urbanisasi tanpa kendali, dan bahan bakar ketidakstabilan politik. Perangkap terbesar ada di desa—tempat sebagian besar modal manusia ini lahir dan pertama kali menentukan nasibnya.
Desa selama ini diposisikan sebagai sumber bahan baku dan penyangga budaya, bukan sebagai pusat produksi modern. Pertanian masih didominasi praktik tradisional; rantai nilai terputus oleh minimnya akses modal dan teknologi; pendidikan vokasi tidak selaras dengan kebutuhan industri. Akibatnya, anak muda desa melihat kota sebagai satu-satunya jalan keluar. Mereka pergi bukan karena mengagumi kota, tetapi karena di desa tak ada kesempatan yang menambatkan harapan. Urbanisasi pun berlangsung dengan biaya sosial tinggi: slum, pengangguran terselubung, dan fragmentasi komunitas.
Namun desa juga menyimpan kunci kemenangan. Jika dipandang bukan sebagai masalah tetapi sebagai aset strategis—sebagai basis produksi pangan modern, simpul hilirisasi agroindustri, dan sentra ekonomi maritim—desalah yang dapat menambat tenaga kerja produktif pada kegiatan bernilai tambah. Mekanisasi berkoperasi, pabrik pengolahan skala menengah di pinggir kampung, platform digital pemasaran hasil panen, dan konektivitas internet yang merata dapat mengubah logika produksi nasional. Desa menjadi sumber daya manusia yang matang, bukan pabrik migran murah.
Transformasi ini menuntut tiga perubahan mendasar. Pertama, revolusi pendidikan yang relevan. Pendidikan desa harus mengajarkan keterampilan yang konkret—teknik budidaya modern, manajemen rantai pasok, perbaikan mesin sederhana, pengembangan produk olahan—bukan hanya literasi akademis yang terputus dari lapangan kerja lokal. Kedua, industrialisasi yang menambatkan: hilirisasi komoditas di wilayah produksi sehingga nilai tambah tidak lagi lari ke kota besar. Pabrik pengolahan kakao di desa penghasil kakao, sentra pengolahan ikan terpadu di pesisir—itulah konsepnya. Ketiga, tata kelola dan infrastruktur: akses listrik andal, internet cepat, kredit mikro berjangka panjang, dan birokrasi yang memudahkan usaha kecil berkembang.
Ada pula dimensi maritim yang tak boleh diabaikan. Desa pesisir memegang potensi strategis yang unik: sumber daya laut yang melimpah, lokasi bagi logistik antar-pulau yang hemat energi, dan peluang budidaya laut modern. Mengintegrasikan desa pesisir ke rantai nilai nasional bukan sekadar urusan ekonomi—ia soal kedaulatan pangan dan geopolitik maritim.
Ancaman terbesarnya adalah menunggu terlalu lama. Jendela bonus demografi bukan selamanya; ia berlangsung beberapa dekade saja. Jika kesempatan ini terlewat, Indonesia berisiko masuk ke fase “menua sebelum kaya”: populasi menua sementara basis produksi belum kuat, sistem jaminan sosial belum siap, dan ruang fiskal terkuras. Negara akan menghadapi beban pensiun dan kesehatan tanpa pendapatan produktif yang memadai—jalan menuju stagnasi fiskal dan ketidakstabilan sosial.
Pilihan strategis yang jelas menanti: menjadikan desa sebagai mesin produksi nasional atau membiarkannya menjadi gudang migran yang memperbesar masalah perkotaan. Pilihan itu menyentuh kebijakan pendidikan, investasi publik, reformasi birokrasi, dan insentif bagi hilirisasi lokal. Ia bukan sekadar soal pembangunan pedesaan—ia soal masa depan ekonomi nasional.
Kisah kemenangan abad ini bukan tentang siapa yang lebih tua atau lebih muda, tetapi siapa yang berhasil mengubah struktur demografi menjadi sumber daya ekonomi. Indonesia memiliki modal demografi yang jarang ditemui oleh negara lain; desa adalah pengejawantahan paling konkret dari modal itu. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergerak cepat, pragmatis, dan terkoordinasi. Waktu tidak berpihak lama.
Jika desa diubah menjadi ruang produktif—dengan pendidikan yang tepat, industri yang menambatkan, dan infrastruktur yang memadai—maka Indonesia bukan sekadar akan menikmati bonus demografi: ia akan menulis bab baru dalam sejarah pembangunan nasional. Tetapi jika desa terus diabaikan, negara ini berisiko menjadi korban struktur populasinya sendiri. Di persimpangan itulah, antara memimpin perubahan atau kehilangan peluang sejarah, masa depan Indonesia ditentukan.
