Di tengah gegap gempita demokrasi nasional yang sering kali terfokus pada hiruk-pikuk kekuasaan elit, sesungguhnya terdapat satu medan yang lebih nyata, lebih dekat dengan denyut kehidupan rakyat: desa. Di sinilah demokrasi sejati diuji. Di sinilah rakyat berbicara bukan lewat jargon, tetapi lewat kerja dan keputusan langsung. Dan pada titik paling strategis itu berdirilah sosok yang tak bisa diremehkan: Panglima Desa.
Ia bukan sekadar kepala administratif. Ia adalah pemimpin lokal yang berdiri di antara harapan dan kenyataan, antara kekuasaan dan pengabdian. Ia adalah garda depan demokrasi lokal—penjaga konstitusi dalam skala mikro, dan pelayan rakyat dalam skala paling konkret.
Dari Musyawarah ke Musyawarah: Demokrasi yang Hidup
Di desa, demokrasi bukan ilusi. Ia hidup dalam forum musyawarah, dalam gotong royong membangun jembatan, dalam keputusan tentang siapa yang mendapat bantuan pupuk, hingga siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Tidak ada ruang abu-abu. Semua nyata. Semua berdampak.
Namun jangan salah, desa bukan tempat yang steril dari kepentingan. Justru di sinilah kontestasi politik paling personal terjadi.
Politik Desa yang Mempengaruhi Peta Kekuasaan
Mari kita lihat kasus nyata di sebuah desa di Jawa Tengah pada Pilkades 2021. Tiga calon bertarung sengit. Satu didukung pengusaha lokal yang menjanjikan “percepatan pembangunan”. Satu lagi berasal dari kalangan muda dengan visi transparansi digital. Calon ketiga adalah petahana yang punya jaringan kuat dengan aparatur desa dan kepala dusun.
Ketika hasil diumumkan, calon yang didukung pengusaha menang. Tapi kemenangan itu membawa luka. Desa terpecah. Proyek pembangunan diarahkan hanya ke pendukung. Akses bantuan dimonopoli. Kritik dianggap ancaman. Demokrasi berubah jadi alat balas dendam.
Inilah realitas yang sering luput dari narasi besar: desa adalah medan politik sesungguhnya. Di sini, kekuasaan tidak abstrak. Ia punya wajah, rumah, bahkan kerabat.
Dari Pilkades ke Pilkada: Tangga Kekuasaan Politik
Tidak sedikit Panglima Desa yang menjadikan kursi kepala desa sebagai batu loncatan politik. Di banyak daerah, mantan kepala desa kini duduk di DPRD atau bahkan menjadi Bupati. Dengan modal basis massa yang loyal dan rekam jejak pembangunan di desa, mereka menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam kontestasi daerah.
Namun, ini juga membuka celah bagi munculnya politik transaksional. Jabatan kepala desa bisa menjadi alat investasi politik. Pilkades pun dipenuhi tarikan dana, kampanye terselubung, dan intervensi partai politik, meski secara aturan pilkades adalah kontestasi nonpartisan.
Kutipan Tokoh:
“Kepala desa hari ini bukan hanya birokrat lokal. Ia adalah aktor politik strategis yang menentukan arah demokrasi dari bawah.”
— Dr. Dedi Haryadi, Pengamat Politik Lokal“Jangan remehkan Pilkades. Itu adalah miniatur Pilkada. Bahkan kadang lebih brutal dan lebih strategis.”
— Prof. R. Rahayu Kartikasari, Guru Besar Ilmu Pemerintahan
Saatnya Memilih Panglima, Bukan Sekadar Kepala
Masyarakat perlu menyadari: memilih kepala desa bukan soal “siapa yang dikenal” atau “siapa yang dermawan menjelang pemilihan”. Ini tentang arah desa lima sampai enam tahun ke depan. Tentang siapa yang bisa menjadi Panglima sejati—bukan sekadar pejabat, tetapi pemimpin yang berani, bijak, dan berpihak.
Panglima Desa harus memiliki tiga kekuatan utama:
- Keberanian Politik: untuk berdiri di tengah tekanan dan tetap berpihak pada rakyat.
- Kebijaksanaan Sosial: untuk merawat harmoni dan keadilan dalam keberagaman desa.
- Kejelasan Visi: untuk membawa desa keluar dari ketertinggalan menuju kemandirian.
Jika kita ingin menyelamatkan demokrasi dari kepalsuan dan kekakuan prosedural, kita harus mulai dari desa. Di sanalah ruh demokrasi bisa hidup kembali—jika Panglima-nya adalah pemimpin sejati.
Desa bukan sisa peradaban. Ia adalah akar. Dan Panglima Desa adalah penjaga akar itu.
