Home / Cakrawala / Ekonomi Desa / Ekonomi Desa, Potensi yang Terkunci, dan Kontrak Sosial yang Belum Tuntas

Ekonomi Desa, Potensi yang Terkunci, dan Kontrak Sosial yang Belum Tuntas

Ada paradoks yang jarang dibicarakan ketika Indonesia berbicara tentang target penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun. Desa—rumah bagi sekitar 40% penduduk Indonesia—hanya menyumbang sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara sisanya berasal dari kota. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah cermin dari sebuah kontrak sosial yang timpang: wilayah yang menampung sebagian besar warga negara, menyerap 27–30% tenaga kerja di sektor pertanian, tetapi hanya menghasilkan 12–13% PDB, nyaris tidak pernah hadir dalam perdebatan fiskal nasional kecuali sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek pembangunan.

Ketika pemerintah mengejar sisa Rp514 triliun penerimaan pajak dalam dua bulan, dan pada saat yang sama memangkas Dana Desa hingga 70% untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih, pertanyaan mendasarnya bukan lagi “bagaimana mencapai target”, melainkan “apakah reformasi fiskal ini sedang membangun atau justru membongkar fondasi ekonomi desa?” Reformasi fiskal yang tidak menyentuh realitas pedesaan hanyalah reformasi setengah jalan: ia mungkin mencapai angka di atas kertas, tetapi gagal membangun kontrak sosial yang adil antara negara, warga desa, dan pasar.

Potensi yang Tidak Pernah Dihitung Secara Serius

Ekonomi desa sesungguhnya menyimpan potensi yang jauh melampaui kontribusinya saat ini. Setidaknya ada lebih dari 55.941 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) aktif dan lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengelola unit usaha di sektor perdagangan, pertanian, peternakan, energi terbarukan, industri kreatif, pariwisata, logistik, hingga layanan publik. Pada 2026, sebanyak 43.848 gerai Kopdes telah aktif, dengan nilai transaksi meningkat dari Rp62,1 miliar pada Juli menjadi Rp405,63 miliar pada November. Angka-angka ini menunjukkan bahwa desa bukanlah ruang kosong ekonomi; ia adalah jaringan usaha yang hidup, tetapi belum terhubung secara produktif dengan sistem fiskal dan keuangan nasional.

Potensi lain yang sering terlewat adalah desa ekspor. Program Desa BISA Ekspor telah memetakan lebih dari 2.300 desa binaan, dengan klasifikasi desa siap ekspor dan desa yang masih memerlukan pendampingan. Ini menunjukkan bahwa desa tidak harus selalu menjadi pemasok bahan mentah bagi kota; ia bisa menjadi simpul produksi bernilai tambah jika infrastruktur, pembiayaan, dan tata kelola rantai pasoknya dibenahi. Namun, potensi ini terkunci oleh persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar akses pasar.

Tantangan Struktural: Ketika Desa Dihukum oleh Kebijakannya Sendiri

Tantangan terbesar ekonomi desa bukanlah kurangnya sumber daya alam atau tenaga kerja, melainkan kebijakan fiskal yang secara struktural mempersempit ruang gerak desa. Pada 2026, Dana Desa dipangkas rata-rata 70%, dari pagu Rp60,57 triliun menjadi hanya sekitar Rp25 triliun, karena 58,03% Dana Desa dialokasikan untuk mendukung program Kopdes Merah Putih. Di Bantul, Dana Desa yang semula miliaran rupiah menyusut menjadi sekitar Rp373 juta; di Gunungkidul, pemangkasan hingga 70% membuat program pembangunan dan pemberdayaan di tingkat padukuhan terhenti. Kepala Desa Senggigi, Mastur, menyatakan bahwa dengan anggaran Rp360 juta, desanya “hanya bisa fokus di bidang kesehatan” dan tidak mampu membangun infrastruktur.

Seperti yang pernah diingatkan oleh tokoh GP Anshor Nasional Gus Waro Panotogomo, bahwa kontradiksi yang paling telanjang adalah saat .. negara meminta desa untuk menjadi motor pertumbuhan melalui koperasi, tetapi mencabut sumber daya yang selama ini menjadi tulang punggung infrastruktur dasar desa. Koperasi tidak bisa membangun irigasi, memperbaiki saluran air, atau membangun jalan kampung—sementara Dana Desa-lah yang selama ini melakukannya. Tanpa jalan produksi yang memadai, hasil pertanian desa tetap terperangkap dalam biaya logistik tinggi; tanpa irigasi, produktivitas tidak meningkat; tanpa infrastruktur dasar, koperasi hanya akan menjadi gerai yang menjual barang program pemerintah, bukan penggerak ekonomi baru.

Kritik terhadap Kopdes Merah Putih juga datang dari sisi model bisnis. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Manilet, menilai bahwa bertambahnya gerai belum cukup menunjukkan keberhasilan. Sebagian besar transaksi Kopdes masih berasal dari penjualan barang program pemerintah seperti beras SPHP, minyak goreng, dan pupuk—yang menurutnya lebih mencerminkan “perpindahan jalur distribusi barang yang sebelumnya sudah ada” daripada penciptaan aktivitas ekonomi baru. Tantangan ke depan adalah membangun model bisnis yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, dengan fokus pada kegiatan yang belum banyak dilakukan warung, seperti pembelian hasil panen, pengelolaan gudang, pembiayaan usaha, dan layanan simpan pinjam.

Basis Pajak yang Sempit dan Informalitas yang Terlembagakan

Dari sisi penerimaan negara, sektor pertanian—yang menjadi tulang punggung ekonomi desa—menyumbang 12,8% PDB tetapi hanya 1,9% penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa rendahnya tax ratio Indonesia disebabkan oleh dominasi UMKM, insentif pajak, dan pengecualian di sektor pertanian dan konstruksi, serta tingginya informalitas. Usaha mikro dengan omzet hingga Rp300 juta mencapai 37,35% PDB, tetapi sebagian besar berada di bawah ambang pengenaan pajak atau menikmati tarif yang jauh lebih rendah.

Ini bukan berarti petani dan pelaku usaha desa “tidak patuh”. Struktur ekonomi desa—usaha tani rakyat, lahan di bawah satu hektare, transaksi yang terfragmentasi, dan ketergantungan pada tengkulak—tidak dirancang untuk masuk ke dalam sistem formal. Ketika pemerintah berbicara tentang formalisasi, yang dibutuhkan bukanlah penegakan pajak yang lebih agresif terhadap pedagang desa, melainkan penyederhanaan administrasi, pendampingan pencatatan, dan insentif yang membuat formalisasi menguntungkan secara ekonomi, bukan sekadar kewajiban administratif.

Infrastruktur dan Akses Modal: Dua Kunci yang Tetap Terkunci

Potensi desa juga terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan akses modal. Setiap desa menyimpan potensi besar di sektor pertanian, tetapi “terbatasnya infrastruktur dan akses modal kerap menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk berkembang”. Keterbatasan internet dan sarana transportasi membuat produk desa sulit menembus pasar kota. Di kawasan transmigrasi, produktivitas perkebunan rakyat terkendala oleh “terbatasnya peremajaan, rendahnya penggunaan pupuk, akses pasar yang terbatas, dan kondisi infrastruktur jalan produksi yang belum memadai”, dengan petani berada pada posisi paling lemah karena ketergantungan pada tengkulak dan fluktuasi harga.

Dalam konteks ini, Kopdes Merah Putih sebenarnya memiliki peluang strategis: menggantikan peran tengkulak yang eksploitatif dengan lembaga ekonomi milik desa yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Namun, peluang ini hanya bisa direalisasikan jika koperasi memiliki permodalan yang memadai, manajemen yang profesional, dan dukungan infrastruktur yang tidak dipangkas. Selama Dana Desa dipotong untuk membiayai koperasi, dan koperasi itu sendiri masih bergantung pada pasokan BUMN serta belum menemukan model bisnis yang berkelanjutan, maka yang terjadi adalah substitusi kelembagaan tanpa transformasi ekonomi.

Menuju Reformasi Fiskal yang Berakar pada Realitas Desa

Jika reformasi fiskal ingin benar-benar menyentuh realitas pedesaan, ia harus berangkat dari pengakuan bahwa desa bukan sekadar penerima transfer, melainkan produsen nilai tambah yang perlu difasilitasi, bukan dihukum oleh kebijakan fiskal yang sentralistik. Ada tiga prasyarat yang tidak bisa dihindari.

Pertama, Dana Desa harus dipulihkan sebagai instrumen pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan, bukan dialihkan secara masif untuk membiayai program yang belum terbukti keberlanjutannya. Jika Kopdes Merah Putih ingin menjadi motor ekonomi desa, ia harus dibiayai melalui skema permodalan yang terpisah, bukan dengan mengorbankan jalan, irigasi, dan drainase yang justru menjadi prasyarat bagi berfungsinya koperasi itu sendiri. Pemangkasan 58,03% Dana Desa untuk KDMP adalah contoh kebijakan yang mengorbankan fondasi untuk membangun atap.

Kedua, formalisasi ekonomi desa harus dirancang sebagai proses pemberdayaan, bukan penarikan pajak. Penyederhanaan administrasi untuk usaha mikro, pendampingan pencatatan transaksi di BUMDes dan Kopdes, serta skim bagi hasil PBB-P2 yang benar-benar menguntungkan desa adalah langkah-langkah yang lebih realistis daripada mengejar penerimaan dari sektor yang secara struktural belum siap. Pajak yang adil bukanlah pajak yang paling cepat dipungut, melainkan pajak yang tumbuh dari ekonomi yang increasingly formal dan produktif.

Ketiga, tata kelola koperasi dan BUMDes harus dibenahi sebelum diperluas. Kopdes Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi lembaga yang membeli hasil panen petani dengan harga yang adil, mengelola gudang, dan menyediakan pembiayaan usaha—fungsi-fungsi yang selama ini diisi oleh tengkulak dengan margin yang besar. Namun, tanpa SDM yang terlatih, pencatatan yang transparan, dan model bisnis yang mandiri, koperasi hanya akan menjadi perpanjangan tangan distribusi barang program pemerintah, bukan penggerak ekonomi desa yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, artikel ini sampai pada kesimpulan yang tidak nyaman: ekonomi desa adalah ujian sejati bagi reformasi fiskal Indonesia. Selama desa hanya dipandang sebagai objek kebijakan—tempat memangkas Dana Desa untuk membiayai program baru, atau tempat mengejar pajak dari sektor yang belum siap—maka reformasi fiskal akan terus berjalan setengah hati. Padahal, desa menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada kontribusinya saat ini: BUMDes yang aktif, koperasi yang menjangkau puluhan ribu unit usaha, desa-desa yang siap ekspor, dan tenaga kerja yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.

Reformasi fiskal yang berakar pada realitas desa bukanlah reformasi yang menambah beban pajak bagi petani atau memangkas transfer untuk membiayai program baru. Ia adalah reformasi yang membangun infrastruktur agar desa bisa produktif, menyederhanakan administrasi agar usaha desa bisa formal, dan memperkuat kelembagaan agar koperasi bisa menjadi mitra negara dalam mendistribusikan kesejahteraan—bukan sekadar gerai yang menjual beras program pemerintah. Tanpa itu, target penerimaan pajak mungkin akan tercapai, tetapi kontrak sosial antara negara dan warga desa akan tetap menjadi utang yang belum dibayar.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *