Di banyak desa hari ini, teknologi digital mulai diperkenalkan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat tata kelola. Sistem berbasis real-time, dashboard data, hingga aplikasi administrasi desa hadir membawa janji efisiensi. Namun realitas di lapangan sering berkata lain: semakin canggih sistem yang diperkenalkan, justru semakin besar resistensi yang muncul. Penolakan ini sering disalahartikan sebagai persoalan teknis atau keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Padahal, akar persoalannya jauh lebih dalam—yakni menyangkut perubahan dalam struktur kekuasaan.
Selama ini, di banyak pemerintahan desa, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh siapa yang menguasai informasi. Data menjadi sumber kendali. Siapa yang memegang data, kapan data dibuka, dan bagaimana data disajikan, sering kali menentukan arah keputusan. Tidak heran jika muncul budaya “menumpuk data menjelang cut-off”, di mana laporan disusun mendekati batas waktu, bukan secara real-time. Ini bukan sekadar kebiasaan kerja, melainkan mekanisme kontrol yang sudah mengakar.
Ketika sistem digital hadir dan menuntut keterbukaan data secara langsung, pola lama ini terganggu. Ruang untuk menunda, menyesuaikan, atau bahkan “mengatur ritme” informasi menjadi hilang. Di sinilah muncul apa yang sering tidak terlihat: rasa kehilangan kendali. Bagi sebagian aparat desa, sistem bukan lagi alat bantu, melainkan sesuatu yang terasa seperti pengawas yang terus-menerus hadir.
Kepala desa, sebagai pemegang otoritas tertinggi, menghadapi dilema tersendiri. Di satu sisi, teknologi menjanjikan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Namun di sisi lain, transparansi real-time juga berarti setiap langkah dapat terlihat dan dievaluasi. Fleksibilitas dalam mengelola kebijakan bisa terasa menyempit. Akibatnya, dukungan terhadap sistem digital kadang hanya muncul di permukaan, sementara implementasinya berjalan lambat di belakang layar.
Di tingkat operasional, perangkat desa dan operator menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Selama ini, mereka adalah pengelola utama data dan administrasi. Peran ini memberi mereka posisi strategis dalam alur kerja pemerintahan desa. Ketika sistem digital mengambil alih fungsi tersebut, muncul kekhawatiran akan hilangnya nilai peran mereka. Resistensi pun muncul dalam bentuk yang halus: input data yang ditunda, penggunaan sistem yang tidak maksimal, atau tetap mempertahankan cara kerja lama secara paralel.
Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berada dalam posisi yang unik. Sebagai lembaga pengawas, kehadiran sistem digital sebenarnya dapat memperkuat fungsi mereka melalui akses data yang lebih terbuka. Namun tanpa pemahaman yang memadai, teknologi justru bisa membuat peran mereka terasa berkurang. Di sisi lain, transparansi yang terlalu cepat juga berpotensi membuka konflik lama yang selama ini tersembunyi.
Masyarakat sebagai penerima manfaat pun tidak selalu langsung menerima perubahan ini. Bagi sebagian warga, jalur informal yang selama ini ada—berbasis kedekatan dan kepercayaan—sering kali dianggap lebih cepat dan mudah. Ketika sistem digital menghadirkan prosedur yang lebih baku, muncul kekhawatiran bahwa akses terhadap layanan justru menjadi lebih sulit. Tanpa pendekatan yang tepat, teknologi bisa dipandang sebagai penghalang, bukan solusi.
Dari sini menjadi jelas bahwa digitalisasi desa bukan sekadar proyek teknologi, melainkan proses transformasi sosial. Setiap aktor di dalamnya—kepala desa, perangkat, BPD, hingga masyarakat—sedang berhadapan dengan perubahan peran dan posisi. Resistensi yang muncul bukan tanda penolakan terhadap kemajuan, tetapi refleksi dari upaya mempertahankan keseimbangan lama yang sudah terbentuk.
Kunci keberhasilan bukan terletak pada seberapa canggih sistem yang digunakan, melainkan pada bagaimana perubahan ini dikelola. Teknologi harus diposisikan bukan sebagai alat kontrol, tetapi sebagai alat perlindungan dan penguat peran. Perangkat desa tidak boleh “digantikan” oleh sistem, tetapi justru ditingkatkan kapasitasnya menjadi pengelola dan pembaca data. Kepala desa perlu melihat data sebagai sumber legitimasi, bukan ancaman. BPD perlu diberdayakan sebagai pengguna informasi strategis, dan masyarakat harus merasakan manfaat nyata dalam pelayanan sehari-hari.
Pada akhirnya, digitalisasi desa adalah tentang memindahkan cara kerja dari yang berbasis kebiasaan menuju yang berbasis data. Namun lebih dari itu, ini adalah tentang mendesain ulang cara kekuasaan bekerja—dari yang tersembunyi menjadi terbuka, dari yang individual menjadi sistemik. Jika dikelola dengan tepat, teknologi tidak akan menghilangkan peran manusia, melainkan justru mengangkatnya ke tingkat yang lebih strategis. Dan di situlah masa depan tata kelola desa yang kuat dan berdaya saing mulai terbentuk.
